Parepare — Pengamanan unjuk rasa Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Parepare pada Kamis (22/10/2026) tidak hanya berfokus pada jalannya orasi. Jajaran Polres Parepare juga mengatur arus lalu lintas di sekitar tiga lokasi aksi untuk menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan.
Demonstrasi bertajuk Evaluasi Total Dua Tahun Kinerja Prabowo-Gibran itu berlangsung di depan Kampus IAIN Parepare, kawasan Monumen Cinta Habibie Ainun, serta Tugu Kereta Kencana atau Kembali NOL.
Di tiga lokasi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan yang menyasar kebijakan pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan hingga persoalan lingkungan, kebebasan berpendapat, kesejahteraan, serta pasokan energi.
Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan memimpin pengamanan aksi tersebut. Personel kepolisian disiagakan untuk mengawal kegiatan mahasiswa sekaligus mengantisipasi potensi gangguan terhadap ketertiban umum.
Pengaturan lalu lintas menjadi bagian penting karena sejumlah titik aksi berada di kawasan jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Pengamanan di lokasi demonstrasi pun perlu memperhitungkan dua kepentingan sekaligus: hak peserta aksi menyampaikan pendapat dan hak pengguna jalan untuk melintas dengan aman.
Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan mengatakan kepolisian bertugas memastikan aspirasi mahasiswa dapat disampaikan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya.
“Kami hadir untuk mengayomi dengan hati. Polres Parepare mengawal aspirasi warga dan adik-adik mahasiswa sekaligus menjaga kedamaian kota. Tugas kami adalah memastikan suara rakyat dapat tersampaikan dengan baik tanpa mengabaikan hak-hak publik dan kenyamanan masyarakat luas,” kata Phunky.
Pernyataan tersebut menegaskan dua aspek yang harus berjalan beriringan dalam pengamanan demonstrasi, yakni perlindungan kebebasan berpendapat dan pemeliharaan ketertiban umum.
Dalam demonstrasi itu, PC PMII Parepare mengangkat enam isu utama sebagai bahan evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mahasiswa meminta evaluasi program prioritas, termasuk MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Mereka juga menyoroti penanganan krisis lingkungan dan kebakaran hutan serta lahan.
Selain itu, tuntutan mencakup perlindungan kebebasan berpendapat, penguatan supremasi sipil, penanganan persoalan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, serta kepastian pasokan listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
Rangkaian isu tersebut memperlihatkan bahwa demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menyentuh persoalan pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat.
Bagi kepolisian, pengamanan aksi semacam ini menuntut koordinasi di lapangan agar penyampaian aspirasi berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan peserta maupun masyarakat sekitar.
Dalam negara demokratis, unjuk rasa merupakan salah satu cara masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, tugas aparat dalam mengawal demonstrasi perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak warga untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai.
Di sisi lain, peserta aksi dan koordinator lapangan juga berperan menjaga ketertiban serta berkomunikasi dengan petugas agar kegiatan berlangsung aman. Pengaturan lalu lintas dan koordinasi antarpihak menjadi penting, terutama ketika aksi berlangsung di lebih dari satu lokasi.
Aksi PC PMII Parepare pada Kamis (22/10/2026) dilaporkan berakhir dengan tertib dan kondusif.
Namun, keberhasilan pengamanan tidak hanya diukur dari berakhirnya demonstrasi tanpa gangguan. Perlindungan terhadap hak menyampaikan aspirasi, keselamatan peserta, dan kepentingan masyarakat umum tetap menjadi ukuran penting dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa.
